Menyongsong Bonus Demografi

Oleh: Krista Maria

BAB I
PENDAHULUAN

I .A. Latar Belakang
Pada tahun 50-an, Indonesia, seperti banyak negara berkembang lainnya, mengalami kondisi demografis yang tidak menguntungkan. Kelahiran amat banyak, tetapi yang meninggal juga banyak. Angka pertumbuhan penduduk pun rendah. Namun dengan perkembangan teknologi obat-obatan dan program kesehatan masyarakat yang makin meningkat sejak tahun1960 maka seperti juga banyak dialami negara berkembang lainnya, angka kematian di Indonesia kemudian menurun dengan relatif cepat, sementara angka kelahiran masih tinggi. Hal ini mengakibatkan terjadinya pertumbuhan penduduk yang tinggi. Penduduk Indonesia tahun1961 adalah 97,019.000 jiwa dan pada tahun 1971 menjadi 119.232.000 jiwa.
Angka beban tanggungan (dependency ratio) meningkat dengan cepat. Angka ini merupakan perbandingan antara banyaknya orang yang tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan umur 65 tahun ke atas) dengan banyaknya orang golongan usia produktif (umur 15-64 tahun). Angka beban tanggungan penduduk Indonesia tahun 1971 adalah 87, ini berarti bahwa tiap 100 orang yang produktif harus menanggung 87 orang yang tidak produktif (Anonim, 2007). Angka yang tinggi ini menjadikan beban ekonomi yang besar.
Untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah Indonesia (Presiden Soeharto) sejak tahun 1969 melaksanakan program keluarga berencana (KB) dan turut menandatangani. “Deklarasi PBB tentang Kependudukan” (United Nations Declaration on Population). Kebijakan Program Keluarga Berencana (KB) telah mengubah pandangan masyarakat yang pronatalis (Era Soekarno) , yang melihat penduduk dari sudut kuantitas saja ; menjadi pandangan anti natalis yang menekankan pada kesejahteraan masing-masing keluarga dengan membatasi kelahiran.
Menurut Sensus Penduduk Indonesia 1980 jumlah penduduk Indonesia sebesar kira-kira 147 juta jiwa. Jumlah ini menunjukkan pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun 1971- 1980 sebesar 2,34 persen per tahun. Kemudian rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia per tahun selama periode1980-1990 mencapai 1,97 persen per tahun dan pada periode 1990-2000 adalah sebesar 1,49 persen per tahun.
Hasil survei Lembaga Demografi UI pertumbuhan penduduk tahun 2000-2005 mencapai 1,34 persen dan diperkirakan akan terus menurun menjadi 1,27 persen tahun 2005-2010, 1,18 persen tahun 2010-1015 dan 1,06 persen pada 2015-2020.Perkiraan pertumbuhan penduduk yang terus menurun ini didasarkan pada Survey Kependudukan dan Demografi Indonesia (SKDI) yang memperlihatkan semakin rendahnya tingkat kelahiran serta semakin meningkatnya masyarakat yang ikut serta dalam program keluarga berencana. (Menkokesra.go.id, 2008)
Dampak dari keberhasilan program KB (turunnya pertumbuhan penduduk) mengakibatkan terjadinya perubahan/pergeseran struktur umur penduduk yaitu jumlah penduduk usia produktif terus meningkat sementara jumlah penduduk usia non-produktif semakin mengecil. Keadaan ini di satu sisi mengindikasikan telah terjadi penurunan persentase penduduk sebagai beban pembangunan (dependency ratio) sementara di sisi lain juga merupakan suatu jendela kesempatan (window of opportunity) karena penduduk tidak lagi menjadi beban bahkan menguntungkan pembangunan (Bonus Demografi/BD). Diperkirakan, BD akan terentang hingga sekitar tahun 2020. Beban yang sebesar 48,9 persen (tahun 2006) diperkirakan turun menjadi 47,2 persen (tahun 2008) dan terus menurun hingga mencapai titik terendah 44,5 persen pada tahun 2017 (bappenas.2008)
I. B. Pengertian/Definisi Bonus Demografi
Demographic bonus atau bonus demografi adalah kondisi yang menguntungkan bila dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan. Bonus demografi ini sesungguhnya suatu kesempatan yang sangat langka. Hal ini terjadi bila suatu masyarakat atau bangsa berhasil mengubah struktur umur penduduknya dari berbentuk piramid menjadi bentuk kubah dan kemudian berubah lagi menjadi bentuk granat.Dalam perjalanan perubahan itu, akan bisa dihitung berapa banyak penduduk yang berusia produktif (15 – 59 tahun) d banding yang berada di usia tidak produktif (0 – 14 tahun, d tambah 60 tahun ke atas).Bila suatu bangsa struktur umur penduduknya piramid atau granat maka 100 penduduk usia produktif akan disertai dengan 70 – 80 atau lebih penduduk usia tidak produktif. Hanya bedanya, kalau pada bentuk piramid yang banyak adalah anak-anak (0 – 14 tahun ), dalam bentuk granat yang banyak adalah lansia (60 tahun ke atas).Suatu masyarakat dikatakan mengalami bonus demografi bila berada dalam struktur yang berbentuk kubah tadi, yakni 100 penduduk usia produktif hanya diimbangi oleh sekitar 40 – 50 penduduk usia tidak produktif. Artinya bebannya tidak terlalu berat. Bila keberhasilan program KB dapat dipertahankan dan berhasil mencapai Total Fertility Rate (TFR) sekitar 2,1 maka pada 2015-2025 Indonesia akan mengalami bonus demografi dengan angka ketergantungan (dependency ratio) sekitar 0,4 sampai 0,5.(bkkbn,2008)Ini lah yang kita sebut dengan bonus demografi.
Struktur usia penduduk Indonesia saat ini sangat menguntungkan untuk pembangunan ekonomi. Jumlah penduduk usia kerja relatif jauh lebih besar daripada jumlah penduduk yang merupakan beban (yang masih amat muda dan yang sudah tua). Ini lah kesempatan emas yang amat berharga. Disebut bonus, karena kondisi ini tidak akan bertahan lama. Angka ketergantungan muda akan terus menurun, tetapi lama kelamaan penurunannya akan makin perlahan. Di pihak lain, peningkatan angka ketergantungan tua akan meningkat dan meningkat dengan cepat. Oleh sebab itu, suatu titik akan tercapai ketika peningkatan angka ketergantungan tua lebih besar daripada penurunann angka ketergantungan muda. Di saat itu, angka ketergantungan total meningkat. Dan beban demografis pada perekonomian akan meningkat kembali.

BAB II
PERMASALAHAN
Indonesia memang menghadapi banyak penduduk yang berada pada usia produktif tetapi kenyataannya hanya setengah produktif atau bahkan tidak produktif sama sekali. Akibatnya yang sering terlihat, satu orang yang benar-benar menghasilkan harus menanggung 3 - 4 orang yang tidak menghasilkan ditambah lagi harus membantu 2 - 3 orang yang setengah menghasilkan.
Pada tahun 2003, tingkat pengangguran terbuka 9,53 persen atau sekitar 9,5 juta warga negara yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Pada tahun 2004, tingkat pengangguran diprediksi 9,72 persen. Ternyata angka riil yang muncul Januari 2005 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2004 mencapai 9,86 persen, ini merupakan bukti pembenahan ekonomi belum berjalan baik. Pengangguran terbuka bukanlah persoalan final yang mesti dihadapi. Masih ada angka pengangguran setengah terbuka, yakni tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam per bulan. Menurut prediksi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) jumlah penganggur setengah terbuka tahun 2004 mencapai 28,93 juta orang atau 27,5 persen dari total angkatan kerja. (KCM, 2005).
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Erman Suparno mengatakan angka pengangguran pada awal 2007 masih tercatat sekitar 10,55 juta. Hal itu terjadi karena ketidakseimbangan pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja. "Ketidakseimbangan ini berakibat pada terbatasnya penyerapan tenaga kerja dan ditambah dengan ketidaksesuaian antara kualitas tenaga kerja dengan persyaratan jabatan yang ada. Makanya, angka pengangguran tetap tinggi," kata Erman dalam penutupan Gerakan Nasional Penanggulangan Pengangguran (GNPP) 2007, di Pendopo Agung, Sumenep, Sabtu (8/12/2007) (Media Indonesia, 2008)
Angka pengangguran di Indonesia diperkirakan akan bertambah sebesar 16,92%. Hal ini terjadi jika pemerintah jadi menaikkan BBM pada prosentase maksimal sebanyak 30 persen.Sementara jika kenaikan harga BBM hanya sebesar 20%, peningkatan pengangguran diperkirakan sebesar 11,28%. Dan untuk kenaikan harga BBM sebesar 10% akan berdampak pada kenaikan jumlah pengangguran sebesar 5,64%. Demikian hasil kajian ReforMiner Institute yang dipaparkan Pri Agung Rakhmanto di Cikini, Jakarta, Rabu (7/5/2008).(Detik Finance, 2008).
Angka pengangguran cukup memperihatinkan, sejak 1997 sampai 2003, angka pengangguran terbuka di Indonesia terus menaik, dari 4,18 juta menjadi 11,35 juta. Didominasi oleh penganggur usia muda," kata Tjepy Aloewie, Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans), di Jakarta, Rabu (5/5/2004) (Tempointeraktif, 2008). Data Badan Pusat Statistik tahun 2003 menunjukkan, hanya sekitar 2,7 persen dari angkatan kerja di Indonesia yang berpendidikan perguruan tinggi, sementara 54,6 persen angkatan kerja adalah tamatan sekolah dasar atau tidak menamatkan sekolah dasar. Tingkat pengangguran terbuka 9,53 persen pada tahun 2003 atau sekitar 9,5 juta warga negara yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan merupakan bukti pembenahan ekonomi belum berjalan baik. Sejumlah 36,7 persen dari penganggur terbuka ini berusia muda antara 15-24 tahun. Penganggur usia muda ini seharusnya adalah generasi muda yang masih duduk di bangku sekolah. Selain usia muda, pengangguran juga banyak mencakup berpendidikan rendah, tinggal di pulau Jawa dan berlokasi di daerah perkotaan. "Intensitas permasalahan juga lebih banyak terjadi pada penganggur wanita dan penganggur terdidik," kata Tjepy Aloewie, Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa masalah yang dihadapi dalam kaitannya dengan bonus demografi adalah:
· Tingginya angka pengangguran (pada tahun 2007 sebesar 10,55 juta jiwa dan akan bertambah sekiotar 16,92% dengan naiknya BBM di bulan Mei 2008),
· Pengangguran di dominasi oleh usia muda (usia sekolah) dan berpendidikan rendah,
· Intensitas permasalahan lebih banyak terjadi pada penganggur kaum wanita dan penganggur terdidik,
· Pengangguran terpusat di pulau Jawa dan di kota-kota besar.
BAB III
PEMBAHASAN

Menurut Marx ( Munir Rozi dan Budiarto, 1986), surplus relatif penduduk atau pengangguran dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu:
· yang mengambang (floating)
· yang terus-menerus tetap (laten)
· yang berhenti (stagnant)
Kategori mengambang terdiri dari sejumlah besar orang-orang yang tenaganya tersisihkan oleh mesin maupun perubahan struktur yang terjadi dalam industri.
Kategori laten, disebabkan karena bagian penduduk pengolah tanah sudah berada dalam posisi untuk pindah ke kota besar, terutama disebabkan akibat masuknya modal dalam sektor pertanian. Kategori berhenti (stagnant) mencakup para pekerja yang pekerjaannya sangat tidak teratur sehingga tingkat kehidupannya mencapai titik yang terendah. Bentuk-bentuk pengangguran itu banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomis dan demografis.
Melihat dari ketiga kategori tersebut di atas maka pengangguran yang terjadi di Indonesia saat ini mencakup ketiga kategori tersebut. Hal ini tercermin dari tingginya penganggurann di kota-kota besar (pengemis, preman, pengamen jalanan, serta kuli musiman yang berasal dari daerah/pedesaan). Bila ditinjau dari segi ekonomis dan demografis (secara ekonomis: Negara Indonesia kekurangan dana/banyak hutang luar negeri dan secara demografis: jumlah penduduk besar dan penyebarannya tidak merata/wilayahnya luas) maka untuk menanggulangi pengangguran tersebut bukan persoalan yang mudah. Sebagai negara berkembang, disamping masalah jumlah penduduk yang besar juga terkait dengan masalah kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kehidupan kehidupan tenaga yang produktif ( ada kebutuhan peningkatan pengetahuan/keterampilan dan modal kerja). Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Erman Suparno mengatakan: “Pemerintah menargetkan penurunan angka pengangguran di 2007 hingga 9,4 juta orang. Saat ini terdapat 10,9 juta orang pengangguran. Untuk mencapai target penurunan itu, pemerintah harus bisa menyerap empat juta orang," Pemerintah berupaya mengurangi pengangguran dengan tiga langkah strategis, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi, peningkatan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan.
"Program nasional yang kita laksanakan adalah pemberdayaan masyarakat dengan anggaran Rp 51 triliun, yang menjangkau 32 juta orang miskin, 33 propinsi, 2.900 kecamatan dan 33.500 desa/kelurahan," jelasnya. Pemerintah akan fokus pada pembangunan dengan pola "pro growth", "pro job" dan "pro poor". Caranya, dengan meningkatkan pertumbuhan berbasis ekspor dan investasi, menggerakkan sektor riil, revitalisasi sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan ekonomi pedesaan.
Depnakertrans akan fokus pada peningkatan gerakan penanggulangan kewirausahaan masyarakat pedesaan dan miskin kota, yaitu melalui program pelatihan, sertifikasi dan penempatan. Upaya lain, menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif, memperluas lapangan kerja, kesempatan kerja serta peningkatan kesejahteraan pekerja.
Dalam penempatan tenaga kerja luar negeri, pemerintah juga akan membuka 15 negara tujuan penempatan baru dari 15 negara yang ada. Pada Tahun 2006 telah dicapai target penempatan 680 ribu orang. "Pada 2007 kita menargetkan 800 ribu orang," ujar Erman disamping menggalakkan program transmigrasi dengan paradigma baru, yakni transmigrasi dengan pola Kota Terpadu Mandiri di sejumlah daerah. (Kapan Lagi.com, 2008).
Menurut penulis, untuk mengatasi masalah pengangguran dalam rangka memanfaatkan bonus demografi yang sudah di depan mata adalah dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia/SDM. Orang yang produktif haruslah orang yang berkualitas, berpendidikan bagus dan bisa bekerja dengan produktif. Dengan demikian, peningkatan kualitas penduduk perlu menjadi perhatian pemerintah. Jika hal tersebut diabaikan, maka penduduk yang produktif menjadi tidak produktif dan menjadi beban. Beban semakin besar jika hanya sebagian kecil dari kelompok usia produktif yang benar-benar produktif. Ini akan berdampak pada kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya bisa terjadi bila kualitas SDM bagus. Maka salah satu cara mengatasi pengangguran adalah memperbaiki kondisi ketenagakerjaan di Indonesia melalui peningkatan kualitas SDM. Seperti disebutkan di atas, 54,6 persen pekerja di Indonesia adalah lulusan SD atau bahkan tidak lulus SD. Strategi jangka panjang dari peningkatan kualitas SDM tentu memperbaiki kualitas sistem pendidikan di negeri ini.
Dalam jangka pendek, sistem pelatihan keterampilan mendesak dibenahi, berupa pelatihan-pelatihan keterampilan bagi masyarakat umum dan bebas biaya/gratis sekaligus pemberian bantuan permodalan baik dalam bentuk modal kerja maupun modal untuk memulai suatu pekerjaan di tempat lain (bagi TKI/TKW). Bank-bank papan atas diwajibkan menyalurkan kredit micro sebanyak-banyaknya seperti yang dilakukan oleh peraih Nobel Perdamaian dari Bangladesh (Muhammad Yunus dengan Grameen Bank nya yang mampu memberdayakan masyarakat miskin dengan penyaluran kredit mikro)
Dalam jangka panjang adalah pembukaan sekolah-sekolah kejuruan gratis (ikatan dinas), yang ditujukan bagi murid-murid yang tidak akan melanjutkan ke perguruan tinggi, dengan sistim link dengan perusahaan-perusahaan yang akan menerima lulusan tersebut. Biaya sekolahnya di ambil dari biaya pelatihan yang seharusnya dikeluarkan sebuah perusahaan seandainya perusahaan itu sendiri yang akan melatih karyawannya.
Agar pengangguran tidak terpusat di kota-kota besar dan pulau Jawa, dapat diatasi dengan pemberian insentif/kemudahan yang signifikan bagi para investor yang bersedia menanam modal di daerah/ luar pulau Jawa. Juga pemberian gaji/upah tambahan terutama bagi pegawai yang bersedia ditempatkan di daerah pinggiran/luar pulau Jawa. Dengan keuntungan dan kemudahan yang signifikan maka orang-orang akan lebih senang bekerja di daerah/luar pulau Jawa, yang berakibat juga pada bergeraknya perekonomian daerah setempat sehingga pendistribusian penduduk dan kesejahteraan akan lebih merata.
Patut diingat, biaya memulai investasi di Indonesia saat ini adalah yang tertinggi di Asia. Menurut catatan Bambang (Direktur Ketenagakerjaan dan Analis Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), biaya untuk memperoleh izin investasi di Indonesia mencapai 1.163 dollar AS, melalui 12 jenis prosedur, dan membutuhkan waktu 151 hari. Bandingkan dengan proses serupa di Thailand yang hanya membutuhkan 159,63 dollar AS, melalui delapan prosedur, dan hanya membutuhkan waktu 33 hari. (Kompas, 2008)
Banyak perempuan setelah menyelesaikan tugas reproduksinya pada usia 35 – 40 tahun kebingungan menghabiskan sisa usia reproduktifnya. Apa yang harus dilakukan untuk menyiapkan kaum perempuan (jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki) tadi agar setelah selesai menunaikan tugas reproduksinya mampu secara faktual menjadi kekuatan ekonomi keluarganya yang lebih lanjut menjadi kekuatan ekonomi bangsa. Mereka perlu diberdayakan dengan pemberian pelatihan-pelatihan yang sesuai serta bantuan pinjaman modal kerja (kredit mikro). Dapat juga disalurkan menjadi TKW dengan jaminan kejelasan penempatan, perlindungan hukum dan pemulangan yang layak (seperti yang dilakukan negara Pilipina pada TKWnya)
Terlepas dari semua kebijakan penanggulan pengangguran (pemanfaatan bonus demografi) tersebut di atas, maka yang terutama penting adalah kemauan politik bangsa Indonesia untuk membangun karakter bangsa yang jujur (tidak korup), hidup hemat, tekun, komitmen dan bertanggung jawab. Sebab akar semua masalah adalah dari perilaku manusia.

BAB IV
KESIMPULAN
· Kaum produktif dengan jumlah yang besar (sebagai bonus demografi) masih dianggap beban dan belum dianggap asset ekonomi oleh negara (tidak dimanfaatkan benar-benar oleh negara ).
· Negara Indonesia tidak siap menyongsong bonus demografi yang sudah di depan mata. (terbukti dengan terus meningkatnya angka pengangguran).
· Bonus demografi yang bersifat sementara itu (sebagai hasil upaya program KB bertahun-tahun lalu/sejak tahun 1969) kelihatannya akan menjadi sia-sia belaka.

DAFTAR PUSTAKA
Anonim (2007). Dasar-dasar demografi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Anonim. http://detikFinance Angka pengangguran bertambah 16,92%, jika BBM naik 30 %.htm –dikunjungi 7 Mei 2008.
Anonim. http://kapanlagi_com/ Erman Suparman Jumlah Penganggur Tahun ini 13,6 Juta Orang.htm- dikunjungi 20 Mei 2008.
Anonim. http://kementerian/ Pemberdayaan Perempuan.htm- dikunjungi 20 Mei 2008
Anonim. KCM. http://Menghitung Angka Pengangguran dan Harapan yang Raib- Sabtu,12 Februari 2005.htm- dikunjungi tanggal 20 Mei 2008.
Anonim. http://tempointeraktif_com-tiap/ Tahun Angka Pengangguran Indonesia Naik.htm- dikunjungi 20 Mei 2008.
Anonim. http://media/ Indonesiaangka pengangguran.htm-dikunjungi 20 Mei 2008.
Anonim. http://menkokesra.go.id/content/view/1975/39/
Anonim. http://www.bkkbn.go.id/article_detail.php?aid=113-dikunjungi 20 Mei 2008
Anonim.http://www.bappenas.go.id/.../RKP%202008/Perpres/Buku2/&view=Bab%2029%20-%20Narasi.doc-dikunjungi 20 Mei 2008.
Munir, Rozi dan Budiarto (1986). Teori-Teori Kependudukan (Terjemahan). Jakarta: PT Bina Aksara.